BANGKA BARAT, FAKTA BERITA — Klarifikasi pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tempilang yang menyatakan penyaluran Biosolar subsidi telah berjalan sesuai prosedur dan menggunakan sistem barcode belum sepenuhnya menjawab kegelisahan sebagian nelayan di Kecamatan Tempilang.
Menurut sejumlah nelayan, persoalan utama yang mereka keluhkan bukan hanya soal mekanisme pengambilan menggunakan barcode, melainkan menyangkut keterbukaan data penyaluran, jumlah kuota yang diterima SPBN, siapa saja penerima BBM subsidi, serta kesesuaian antara kebutuhan nelayan dengan realisasi distribusi di lapangan.
“Kami tidak mempermasalahkan adanya barcode atau aturan yang berlaku. Yang kami ingin tahu adalah apakah seluruh kuota benar-benar sampai kepada nelayan yang berhak dan bagaimana data penyalurannya,” ungkap salah seorang nelayan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Para nelayan menilai keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk menghilangkan berbagai dugaan dan prasangka yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan adanya data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, persoalan kelangkaan atau ketidaksesuaian distribusi dapat diketahui akar masalahnya.
