FAKTA BERITA, PANGKALPINANG — Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menegaskan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada sektor prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, di tengah tantangan berat pengelolaan keuangan daerah yang masih harus dibenahi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Asistensi Daerah yang digelar secara virtual, Senin (8/6/2026), saat dirinya memaparkan kondisi fiskal Kota Pangkalpinang sekaligus evaluasi terhadap struktur anggaran yang dinilai masih perlu penyesuaian.
Salah satu sorotan utama adalah tingginya porsi belanja pegawai yang mencapai 48,2 persen dari total APBD, jauh di atas batas ideal 30 persen. Komposisi tersebut terdiri dari belanja ASN sebesar Rp 306 miliar dan PPPK sebesar Rp 49 miliar, termasuk tambahan penghasilan pegawai.
Menurutnya, pemerintah kota terus melakukan penataan agar beban belanja pegawai dapat ditekan. Salah satu skenario yang disiapkan adalah penyesuaian status PPPK paruh waktu menjadi belanja barang dan jasa, yang berpotensi menurunkan porsi belanja pegawai menjadi sekitar 36 persen.
“Masih ada selisih sekitar enam persen untuk mencapai kondisi ideal, dan ini menjadi tantangan karena kebutuhan tenaga di sektor pendidikan dan kesehatan masih tinggi,” ujarnya.
Di sisi lain, lemahnya realisasi belanja modal juga menjadi perhatian serius. Saat ini, porsi belanja modal hanya berada di angka 2,7 persen, yang salah satunya dipengaruhi tidak optimalnya pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan daerah.
Ia menilai kondisi tersebut berdampak langsung pada terbatasnya pembangunan infrastruktur.
“Harapan kita DAK bisa berjalan sesuai rencana, namun realisasinya belum sesuai proyeksi sehingga berpengaruh pada pembangunan fisik,” katanya.
