OPINI, FAKTABERITA – Indonesia merupakan negara hukum, negara hukum yang di maksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bisa di pertanggungjawabankan. Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan akan dijalankan oleh pemerintah berdasar kedaulatan hukum atau yang kita sebut sebagai supremasi hukum yang bertujuan untuk menjalankan sebuah ketertiban hukum.
Supremasi hukum sendiri haruslah mencakup tiga macam ide dasar dari sebuah hukum, yaitu dasar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh sebab itu hukum tidak boleh mengabaikan keadilan masyarakat, dan sebuah hukum tidak runcing kebawah dan tumpul ke atas karena semua sama didepan mata hukum.
Negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Menurut Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa landasan dari segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus baik serta adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.
Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Karena kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum di Indonesia ternyata belum memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia. Kurang tegaknya hukum di Indonesia disebabkan beberapa faktor diantaranya minimnya kesadaran hukum pada masing-masing individu maupun kesadaran hukum pada pihak pemerintah.
Kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
