Pemerintah Diminta Evaluasi RKAB Perusahaan Smelter Timah Guna Cegah Eksploitasi yang Merugikan

PANGKALPINANG, FAKTABERITA – Pemerintah Indonesia harus segera melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB) perusahaan smelter timah di tanah air. Isu eksploitasi yang berpotensi merugikan bisnis pertambangan nasional mengemuka, terutama dalam konteks ekspor timah Indonesia yang mencapai 74.408 metrik ton (MT) pada tahun 2022.

Data ekspor tersebut mencatatkan 19.825 MT berasal dari PT Timah Tbk, sementara 54.255 MT lainnya dikontribusikan oleh smelter swasta. Khususnya di Bangka Belitung, praktik ilegal penambangan timah dan jual beli timah di kalangan pengepul ilegal masih menjadi masalah yang belum tuntas.

Laporan dari Babel Resource Institute (BRINST) menunjukkan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPK) pada tahun 2022 mencatat potensi kerugian negara mencapai Rp2,5 Triliun akibat penambangan tanpa izin (PETI) di wilayah operasi PT Timah Tbk (TINS). Temuan ini menjadi sorotan, dan diperlukan tindakan serius dari berbagai pihak, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH).

“Kami sangat mengaharapkan APH untuk serius menyingkapi hal ini, karena potensi ini sungguh sangat mungkin terjadi di Bangka Belitung, ” Ujar yang Direktur BRINS Teddy Marbinanda saat konfrensi pers di Temu Kopi, Selasa (5/9/2023).

Pada paruh pertama tahun 2023, BRiNST memperhatikan kecenderungan serupa dengan tahun-tahun sebelumnya. Data hingga Juni 2023 yang dianalisis BRiNST dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa ekspor timah dari Indonesia mencapai 31.876,56 MT, dengan mayoritas berasal dari smelter swasta. PT Timah Tbk, pemilik konsesi terbesar di Indonesia, hanya mengekspor 8.307 MT timah, sementara smelter swasta mengirimkan 23.570 MT.

“Dengan dasar riset dan observasi lapangan, kami menyimpulkan perlunya evaluasi RKAB yang dikeluarkan. Pengaturan RKAB harus sesuai dengan tahapan eksplorasi yang benar, sehingga bisnis pertambangan yang adil dan bertanggung jawab dapat terwujud di Bangka Belitung”, Kata Teddy.

Adapun menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sejumlah perusahaan smelter timah yang hanya memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di bawah 10 ribu hektar, bahkan ada yang di bawah seribu hektar, turut andil dalam ekspor timah. Dalam konteks ini, kuota ekspor yang diberikan sangat erat kaitannya dengan persetujuan RKAB yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Saat ini, muncul indikasi adanya praktik korupsi dalam persetujuan RKAB, seperti yang terungkap dalam kasus IUP PT Antam di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kasus tersebut menunjukkan bahwa RKAB yang diberikan oleh Kementerian ESDM kepada perusahaan swasta ternyata tanpa evaluasi dan verifikasi sesuai ketentuan. Kasus ini mengakibatkan kekayaan negara berupa bijih nikel milik PT Antam dirampas oleh beberapa perusahaan lain.

Oleh karena itu, penyederhanaan aspek penilaian RKAB perusahaan pertambangan dapat rentan disalahgunakan. Berdasarkan pengalaman dan pelajaran dari kasus yang mencuat, RKAB di Bangka Belitung harus dilakukan peninjauan ulang. Kesalahan dalam pengaturan ini dapat merugikan masyarakat di berbagai aspek, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga lingkungan yang menjadi tanggung jawab bersama.

“Untuk itu BRiNST memandang pentingnya peninjauan ulang RKAB sebagai langkah kritis dalam menjaga keberlanjutan bisnis pertambangan timah di Indonesia dan mencegah eksploitasi yang merugikan”, tegas Teddy.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *