PANGKALPINANG, FAKTA BERITA — Pemerintah Kota Pangkalpinang mencatat masih terdapat 2.937 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di tujuh kecamatan. Tingginya angka ini menjadi perhatian serius, terlebih kuota bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan.
Mewakili Wali Kota Pangkalpinang Prof Saparudin dan Wakil Wali Kota, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Budianto, memberikan arahan tegas kepada seluruh camat dan lurah dalam rapat koordinasi percepatan pendataan, Rabu (3/6/2026).
Ia menekankan bahwa akurasi, kecepatan, dan kelengkapan data menjadi syarat mutlak agar bantuan yang telah diperjuangkan dapat tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
“Data harus valid dan lengkap. Jangan sampai bantuan yang sudah kita perjuangkan tidak terserap hanya karena administrasi yang tidak siap,” tegas Budianto.
Ia menjelaskan, dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkot Pangkalpinang awalnya mengusulkan 602 unit rumah untuk mendapatkan bantuan. Namun setelah melalui proses lobi ke pemerintah pusat, disetujui sebanyak 300 unit rumah untuk tahun 2026.
Meski demikian, realisasi di lapangan masih menghadapi kendala serius. Dari 300 unit yang disetujui, data warga yang memenuhi syarat baru mencapai 249 unit, sehingga masih terdapat kekurangan 51 unit data.
“Ini ironis. Di lapangan ada ribuan RTLH, tapi data yang siap belum cukup untuk memenuhi kuota bantuan yang sudah diberikan,” ungkapnya.
Bahkan pada tahap pertama sebanyak 131 unit yang telah ditetapkan, baru 35 unit yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi.
Sebaran RTLH di Pangkalpinang
Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), sebaran RTLH di Pangkalpinang meliputi:
Kecamatan Pangkal Balam: 757 unit
