Pemkot Pangkalpinang Hadapi Defisit Rp8 Miliar, Pj Unu Susun Strategi Tekan Kekurangan Anggaran

FAKTA BERITA, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang tengah menghadapi defisit anggaran sebesar Rp8 miliar untuk tahun anggaran 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, dalam kegiatan coffee morning bersama jajaran eselon II, camat, lurah, dan kepala OPD di ruang OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (22/4/2025).

Unu mengungkapkan bahwa defisit ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah kota. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari optimalisasi penerimaan daerah hingga efisiensi anggaran belanja, namun selisih minus tersebut masih menjadi persoalan utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami sudah mencoba mengoptimalkan seluruh sumber anggaran, tetapi setelah dihitung ulang masih terjadi defisit sekitar Rp8 miliar. Ini menjadi PR besar bagi kita. Saat ini kami juga tengah berupaya mengajukan bantuan hibah dari pemerintah provinsi maupun pusat,” kata Unu.

Unu berharap, tambahan dana sekitar Rp10 miliar dapat diperoleh dari dukungan pemerintah provinsi atau pusat untuk menutupi kekurangan dan memastikan program pemerintahan tetap berjalan hingga akhir tahun. Ia juga menegaskan bahwa meskipun bantuan diterima, kemungkinan kekurangan anggaran tetap terbuka.

Dalam pertemuan tersebut, Unu juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat atau provinsi, melainkan berinovasi dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Langkah ini menjadi strategi penting untuk menutup kekurangan anggaran dari sumber penerimaan internal.

“Seluruh perangkat daerah harus aktif dan kreatif dalam meningkatkan PAD, jangan hanya menunggu bantuan eksternal. Kita harus berinovasi agar target penerimaan bisa tercapai, supaya defisit dapat kita tutupi dari dalam,” tegasnya.

Selain membahas defisit, Unu juga menyoroti penanganan banjir yang menjadi masalah tahunan di beberapa titik di Pangkalpinang. Salah satu solusi jangka panjang yang saat ini sedang dijajaki adalah pembangunan kolam retensi di wilayah Bangka Tengah yang diproyeksikan mampu mengurangi limpahan air hingga 80 persen ke wilayah Kota Pangkalpinang.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Mudah-mudahan proyek kolam retensi ini bisa terealisasi tahun ini, atau paling lambat tahun depan,” ujarnya.

Untuk penanganan jangka pendek, Unu meminta Dinas PUPR Kota Pangkalpinang melakukan langkah percepatan perbaikan tanggul, pengerukan sungai, hingga merancang proyek reklamasi di bantaran sungai sebagai upaya meningkatkan daya tampung air.

Meski dihadapkan pada defisit anggaran, Unu memastikan bahwa program-program prioritas tetap akan berjalan dengan penyesuaian dan efisiensi yang terukur. Ia menegaskan, pemerintah kota tetap berkomitmen memprioritaskan pelayanan dasar masyarakat, mulai dari kesehatan, infrastruktur vital, hingga pengelolaan lingkungan.

“InsyaAllah kalau bantuan dari pusat atau provinsi bisa turun, kita bisa mengatasi defisit bahkan mungkin surplus. Namun tanpa itu pun, kita tetap akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada,” pungkasnya.