Pemkot Pangkalpinang Siapkan Kalender Event 2025 untuk Gaet Wisatawan

Pj Wali Kota Pangkalpinang Budi Utama.

FAKTA BERITA, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang segera meluncurkan kalender event 2025 sebagai salah satu strategi meningkatkan kunjungan wisatawan ke kota ini. Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama, menyampaikan bahwa kalender tersebut akan memuat berbagai kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta.

 

Bacaan Lainnya

“Kami telah mengadakan rapat awal dengan Dinas Pariwisata untuk menyusun jadwal kegiatan yang sesuai dengan program di masing-masing OPD. Agenda dari sektor swasta dan komunitas juga akan kami akomodasi,” ujar Budi, Kamis (2/1/2025).

 

Menurut Budi, kalender event ini akan diumumkan secara resmi pada minggu kedua Januari melalui media sosial. Ia menegaskan bahwa semua kegiatan yang membutuhkan izin akan tercantum dalam kalender tersebut dan didaftarkan melalui Dinas Pariwisata, sehingga informasi yang disampaikan ke masyarakat lebih terorganisir.

 

Selain program dari pemerintah, Budi membuka peluang bagi pihak swasta dan komunitas untuk memasukkan kegiatan mereka ke dalam kalender event Kota Pangkalpinang.

 

“Kalender ini terbuka untuk semua pihak, asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami ingin Pangkalpinang menjadi destinasi wisata yang dinamis dengan banyak pilihan acara,” jelasnya.

 

Tidak hanya itu di tahun 2025, Budi juga akan meluncurkan program “Selasar” atau Selasa Mendengar. Program ini dirancang untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, terutama dalam menyerap aspirasi secara langsung di lapangan.

 

“Selama ini saya mendengarkan masukan dari masyarakat di rumah dinas. Ke depan, saya ingin turun langsung ke lapangan, mendatangi warung-warung atau tempat berkumpul warga, terutama emak-emak, untuk mendengar langsung keluhan mereka,” pungkasnya.

 

Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga memperkuat komitmen Pemkot Pangkalpinang dalam menghadirkan kebijakan yang responsif dan inklusif.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *