Pengacara Richard Candra Sebut Tidak Ada Uang Perusahaan Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi

PANGKALPINANG, FAKTABERITA — Jaksa Penuntut Umum kembali menghadirkan satu orang saksi dalam perkara dugaan penggelapan di PT SMP, dengan terdakwa Richard Chandra di pengadilan negeri Pangkalpinang.

Saksi yang dihadirkan adalah Rusli Agus Arianto melalui zoom, selaku auditor verifikasi rekening koran milik terdakwa Richard Chandra.

Dr Indra Yudha Koswara Kuasa Hukum terdakwa Richard Chandra, mengatakan setelah menyimaknya dari keterangan saksi, saksi memastikan tidak ada pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi kliennya.

“Jadi semuanya ini kepentingan perusahaan, artinya untuk operasional dari presentasi yang kami tanyakan kepada saksi, bahwa pengeluaran terbesar lebih kurang 46% terpakai untuk kegiatan lapangan (gaji karyawan, uang makan karyawan). Kedua terbesar adalah biaya solar kurang lebih 27% dan sisanya untuk biaya sewa rental alat, rental truk dan pembelian sparepart yg juga memakan biaya kurang lebih 27% juga. Semua itu adalah biaya penambangan PT SMP,” kata Indra setelah jalannya sidang, Kamis (3/8/2023).

Termasuk tuduhan bahwa uang perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi, itu ditegaskan berdasarkan hasil verifikasi rekening koran yg ada, dan itu tidak ada. Semua terindikasi untuk kepentingan kegiatan dilapangan PT SMP.

“Justru dengan rekening koran tersebut menggambarkan adanya arus masuk dan keluar yang sangat jelas, inilah yang ingin disampaikan kepada pelapor Teddy, hanya kalau lihat konteks seperti ini ada satu upaya untuk memaksakan kehendak dengan laporan pidana,” ujarnya.

Menurut Indra sah-sah saja jika kliennya dilaporkan secara pidana. Namun jika yang harus di pahami jika yang dilakukan kliennya itu untuk menjaga supaya terus bergerak dan menopang gaji karyawan bagi kami itu sifatnya mal administrasi.

“Laporan pidana boleh saja, tetapi kalau apa yang dilakukan pak Candra untuk menjaga supaya perusahaan itu bergerak dan bagaimana karyawan itu harus digaji, ini adalah upaya penyelamatan. Menurut kami ini sifatnya mal administrasi, tetapi bukan suatu pertanggungjawaban pidana, tidak ada niat kriminal justru yang ada adalah niat untuk menyelamatkan perusahaan,” tuturnya.

“Jadi saya melihat ini masalah konflik internal yang lebih kepada pemahaman terhadap pengeluaran ini, yang tidak ada satu indikator seperti ketika ada audit itu dapat dilihat, karena audit itu dapat dilihat mana yang pengeluaran sebenarnya dan yang akal akalan, kan clear sebenarnya. Kenapa harus takut dengan audit independen,” pungkas Indra.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *