Pengangguran Lulusan SMK Meningkat, Ekonom Bilang Salah Kurikulum

  • Whatsapp
Ilustrasi: ist

NASIONAL, FABERTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah salah dalam menentukan kurikulum yang diterapkan pada sekolah menegah kejuruan atau SMK.

Pasalnya, sejak tahun 2005 hingga 2020 pengangguran terdidik yang disumbangkan dari lulusan SMK jumlahnya terus melonjak.

Ekonom Indef Mirah Midadan mengatakan, seharusnya SMK dipersiapkan untuk bisa terserap dalam dunia kerja. Namun, pada kenyataanya justru menjadi salah satu kontributor terbesar pada angka pengangguran.

Berdasarkan catatannya, lulusan SMK di tahun 2005 yang tidak dapat terserap dalam pasar tenaga kerja mencapai 11 persen. Sedangkan di tahun 2020 menyumbangkan sebanyak 24 persen dari total pengangguran di Indonesia.

“Ini berarti ada yang keliru entah tidak ada link and match atau dari kurikulumnya tidak siap menghasilkan output yang tak bisa bersaing di pasar tenaga kerja,” kata Mirah dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (13/7/2021).

Menurutnya, angka tersebut hampir menyaingi siswa lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang tidak dapat terserap dalam pasar tenaga kerja. Adapun kontribusinya terhadap pengangguran di tahun 2005 mencapai 25 persen dan terus bergerak fluktuatif hingga tahun 2020 yang mencapai 27 persen.

Mirah menyebut sebagian pengangguran lulusan SMK justru tinggal di daerah-daerah industri seperti DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sehingga berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia.

“Jadi penduduk miskin kita di tahun 2020 kurang lebih 12,8 persen. Persentasenya angka kemiskinan di perkotaan cenderung meningkat, akhirnya itu berimplikasi terhadap persentase penduduk miskin secara nasional,” kata dia.

Untuk mengatasi hal itu, kata Mirah, pemerintah harus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pendidikan di SMK. Selain itu, upaya pemberian pelatihan juga harus dilakukan agar para siswa SMK memiliki ketrampilan dan nilai tambah dalam bersaing di pasar tenaga kerja.

“Pemerintah bisa memberikan pelatihan yang bisa meningkatkan kemampuan. Jadi ada added value-nya di semua orangnya, khususnya perlu diberikan pada korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mereka tidak punya kemampuan melakukan moderninsasi atau dinamika perekonomian saat ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021. Jumlah tersebut meningkat 26,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,93 juta orang. Kendati demikian, angka pengangguran tersebut menurun dibandingkan 10,44 persen dibandingkan pada Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *