Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers terhadap Aduan CV BMM kepada Faktaberita.co.id

PANGKALPINANG, FABERTA – Media Faktaberita.co.id menerima hasil penilaian dan rekomendasi Dewan Pers tentang pengaduan dari CV Bangka Mineral Mining (BMM) terhadap media siber Faktaberita.co.id, yang disampaikan kemarin, Rabu, 14 Juli 2021.

Berikut ini isi lengkap dari pernyataan penilaian dan rekomendasi Dewan Pers tersebut:

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor: 27/PPR-DP/VII/2021 Tentang Pengaduan CV. BMM (CV. Bangka Mineral Mining) Terhadap Media Siber faktaberita.co.id
Menimbang:
1. Dewan Pers menerima pengaduan dari saudara Yanto alias An Giat, Direktur CV. Bangka Mineral Mining – CV. BMM (selanjutnya disebut Pengadu), terhadap media siber faktaberita.co.id (selanjutnya disebut Teradu), terkait dua berita berjudul “Dinding Retak Akibat Aktivitas Tambang CV. Bangka Mineral Mining,
Warga Kayu Besi Khawatir Longsor“ (diunggah pada Sabtu, 17 April 2021) dan “Video: Polemik Warga Kayu Besi dan CV. BMM, Pengawasan dan Penegakan Hukum DLH Turun Tangan” (diunggah pada Jumat, 23 April 2021).
2. Bahwa Pengadu mengadu ke Dewan Pers pada intinya karena menilai berita yang diadukan berisi informasi yang tidak benar, tidak berimbang dan merugikan nama baik Pengadu. Selanjutnya Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk menindaklanjuti pengaduannya, menyatakan berita yang diadukan tidak sesuai dengan fakta serta merugikan Pengadu, menyatakan Teradu bersalah melanggar Kode Etik Jurnalistik, menetapkan dan menjatuhkan sanksi kepada Teradu;
memerintahkan Teradu untuk meminta maaf dan memerintahkan Teradu melayani Hak Jawab dari Pengadu.
3. Bahwa menindak lanjuti Pengaduan itu, Dewan Pers telah mengundang Pengadu dan Teradu untuk memberikan klarifikasi pada Kamis, 1 Juli 2021 melalui Aplikasi Zoom. Pengadu dan Teradu hadir.
4. Bahwa Dewan Pers berdasarkan penjelasan Pengadu dan analisa atas berita yang diadukan, memutuskan mengeluarkan ajudikasi dalam bentuk Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers.

Mengingat:
1. Pasal 11 ayat (1) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 menyebutkan “Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari Pengadu dan Teradu untuk mengeluarkan keputusan”, sedangkan ayat (2) menjelaskan “Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi”.
2. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.
3. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/X/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan.
4. Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.

Memperhatikan:
1. Hasil penelitian Dewan Pers atas penjelasan dari Pengadu dan Teradu.
2. Berita yang diadukan Pengadu merupakan berita sosial-kontrol Pers terhadap pembangunan yang menjadi salah satu fungsi Pers. Namun, cara kerja Teradu menyusun berita tersebut tidak sesuai dengan standar kerja jurnalistik seperti akurasi, keberimbangan dan uji informasi.
3. Berita berjudul “Dinding Retak Akibat Aktivitas Tambang CV. Bangka Mineral Mining, Warga Kayu Besi Khawatir Longsor” dan berita “Video: Polemik Warga Kayu Besi dan CV. BMM, Pengawasan dan Penegakan hukum DLH Turun Tangan” memuat hal-hal berlebihan dan merugikan reputasi Pengadu serta kegiatan bisnisnya, tanpa konfirmasi. Berita tersebut juga bersumber dari sumber anonim.
4. Teradu menyatakan bahwa pernah menghubungi Pengadu melalui telepon kantor sebelum beritanya diunggah pada 17 April 2021 dan hal tersebut ditulis di dalam bagian akhir berita. Namun, Pengadu menyangkal dan menyatakan bahwa dering telepon yang masuk pada saat itu tidak diangkat karena berasal dari nomor tidak dikenal.
5. Pengakuan Pengadu bahwa setelah berita yang diadukan diunggah, pihaknya belum menyampaikan Hak Jawab.
6. Media Teradu belum terdata di Dewan Pers dan Teradu dalam hal ini Pemimpin Redaksi faktaberita.co.id sudah tercatat di data Dewan Pers sebagai wartawan utama. Hal ini sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/X/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan) yang menyebutkan bahwa Pemimpin Redaksi harus memiliki sertifikat kompetensi wartawan utama.
7. Hasil sidang pleno Dewan Pers tanggal 14 Juli 2021 mengenai pengaduan Yanto alias An Giat terhadap media siber faktaberita.co.id.

Memutuskan:
Kedua berita Teradu melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi dan tidak berimbang, meskipun telah dilakukan upaya meminta konfirmasi kepada Pengadu.

Rekomendasi :
1. Teradu wajib memuat Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional, selambatlambatnya 2 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima.
2. Pengadu memberikan Hak Jawab kepada Teradu selambat-lambatnya tujuh (7) hari kerja setelah menerima Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers ini.
3. Teradu wajib menautkan Hak Jawab dari Pengadu dengan setiap berita awal yang diadukan, sesuai dengan angka (4) huruf (b) Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang menyatakan “Ralat, Koreksi dan atau Hak Jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi dan atau diberi Hak Jawab”.
4. Teradu segera mengajukan proses pendataan/verifikasi Perusahaan Pers ke Dewan Pers selambat-lambatnya enam (6) bulan setelah diterimanya PPR ini.
5. Teradu wajib melaksanakan isi dan memuat PPR ini di medianya mengacu kepada Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Dewan Pers Nomor 3/PeraturanDP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
6. Teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut PPR ini ke Dewan Pers selambatlambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab diunggah.
7. Pengadu melaporkan kepada Dewan Pers bila pihak Teradu tidak mematuhi hasil penilaian Dewan Pers sesuai dengan Pasal 12 butir 4 Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2017.
8. Kedua Pihak sepakat mengakhiri kasus ini di Dewan Pers yang diselesaikan secara etik dan tidak membawanya ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dilaksanakan.
9. Apabila Pengadu tidak memberikan Hak Jawab dalam batas waktu pada butir 2 maka Teradu tidak wajib untuk memuat Hak Jawab.
Sesuai Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Perusahaan Pers wajib melayani hak jawab agar tidak terkena Pidana Denda paling
banyak Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah).
Apabila Rekomendasi butir 1, 3 dan 5 tidak dilaksanakan Teradu, Dewan Pers mempertimbangkan tidak akan menangani perkara yang melibatkan Teradu, sehingga pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan Teradu dapat menempuh proses hukum diluar Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Demikian Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers ini ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh tertanggal 14 Juli 2021.