Penyerahaan Lahan Ribuan Hektare Kepada Perusahaan oleh Pemdes Labuh Air Pandan Disorot Permahi Babel

BANGKA, FAKTABERITA — Dugaan dan isu konflik tanah di desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat mendapat sorotan Yudha Kurniawan Ketua DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Bangka Belitung (Babel).

Adanya dugaan penyerahan lahan tanah APL (Areal Penggunaan Lainnya) di desa Labuh Air Pandan dengan luas ribuan hektare kepada pihak perusahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

“Diketahui dugaan konflik agraria ini bermula dari adanya penyerahaan lahan kepada perusahaan secara cuma-cuma, dengan luas ribuan hektare yang sampai saat ini belum diketahui kepastian jumlahnya,” jelas Yudha Kurniawan.

Tentu penyerahan lahan status APL secara cuma-cuma kepada perusahaan ini dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Labuh Air Pandan. Bahkan pihak Permahi juga mempertanyakan sejauh mana hak Pemdes sampai melakukan penyerahan lahan kepada perusahaan.

“Info adanya dugaan penyerahan tanah atau lahan APL kepada perusahaan ini didapatkan dari aduan dari masyarakat kepada kami. Pantas saja masyarakat mengeluh dan sampai mengadu ke Mahasiswa. Selain jumlah lahan tanah yang fantastis hingga ribuan hektare, tentu ini juga tidak wajar oleh Pemdes,” lanjutnya.

Yudha Kurniawan sebagai Ketua Permahi Bangka Belitung pun menyampaikan jika aduan terkait hal ini sudah masuk berkali-kali. Pihaknya pun sudah berusaha berkomunikasi dengan pihak Pemdes, namun belum mendapatkan titik terang.

Hingga akhirnya diterangkan Yudha, pihaknya pun habis akal dan menyurati Pemdes dan membuat surat tembusan kepada Camat Mendo Barat untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi atas dugaan tindakan yang tidak pro rakyat ini.

Organisasi mahasiswa yang kerab menyuarakan kepentingan masyarakat ini pun berharap pihak Pemerintah mau berkerjasama memberikan kejelasan atas dugaan penyerahaan lahan ribuan hektare dan isu konflik yang terjadi. Menurutnya hal ini diharapkan agar tidak menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

“Penyerahan lahan hingga ribuan hektare tersebut diharapkan jangan sampai membuat petani kesusahan. Karena kami yakin banyak masyarakat tani yang mengelola hutan negara hanya untuk kehidupan sehari-hari dan ini sudah umum terjadi. Maka pastikan mereka tidak kehilangan sumber kebermanfaatan,” tegas Yudha.

Setelah menghubungi Kepala Desa Labuh Air Pandan melalui WhatsApp untuk meminta kejelasan, diketahui Permahi Bangka Belitung sudah mengirimkan surat secara resmi kepada Pemdes dan membuat tembusan kepada Pemerintah Kecamatan untuk dilakukanya audiensi pada Kamis, 20 Juli 2023.

“Kepastian perusaahaan mana dan jumlah luas pasti lahan masih belum bisa kami sampaikan. Ini sifatnya dugaan, maka dari itu kami ingin pihak desa memberikan konfirmasi dan informasi untuk kejelasan,” ungkapnya.

Menurutnya sikap Permahi dengan bertindak prepentif dan persuasif sudah cukup menunjukkan niat yang baik dan mereka pun berharap pihak pemerintah bisa mendahulukan masyarakat ketimbang kepentingan lainnya.

Lanjutnya, tak hanya soal aspek dan landasan yuridis, namun hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai sosiologis dan filosofis.

Ahmad Adri Nafaran Wakil Ketua Permahi Babel pun menerangkan jika dugaan dan isu konflik ini harus segera diselesaikan, diharapkan pula agar konflik di masyarakat ini tidak berkepanjangan karena potensi merugikan masyarakat itu sendiri.

“Jika memang niat baik kami dengan melakukan konfirmasi dan klarifikasi tidak dihiraukan, maka kami akan langsung ke kantor Bupati Bangka saja, ungkap Adri Ahmad Nafaran Wakil Ketua Permahi Bangka Belitung.

Terakhir, Permahi menegaskan jika dugaan tersebut terbukti merugikan masyarakat desa, maka pihaknya akan mendampingi masyarakat untuk melakukan upaya hukum terhadap hal tersebut.

“Jangan sampai Pemdes mengangkangi cita hukum agraria untuk kesejahteraan rakyat dan fungsi sosialnya, kami sangat berharap Pemdes bisa lebih pro rakyat,” ungkap Adri Ahmad.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *