“Kita masih menunggu proses selanjutnya. Seleksi terbuka akan diumumkan agar siapa pun yang memenuhi syarat dapat ikut serta. Tentunya tetap mengacu pada prosedur yang berlaku,” jelasnya.
Unu juga menyinggung pentingnya peran pejabat di lapangan seperti lurah, camat, dan kepala OPD dalam menjalankan tugas-tugas teknis pelayanan publik. Menurutnya, mereka harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat tanpa menunggu instruksi langsung dari kepala daerah.
“Kalau hal-hal yang sifatnya operasional masih harus sampai ke saya, berarti sistem belum berjalan dengan baik. Padahal banyak hal yang harusnya bisa langsung direspons oleh lurah, camat, atau kepala OPD,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keluhan dari masyarakat yang masih sering diterimanya, mulai dari soal kesehatan, pendidikan, kebersihan, hingga infrastruktur, merupakan bukti bahwa pelayanan belum sepenuhnya maksimal di tingkat pelaksana teknis.
“Saya ingin sistem pelayanan kita responsif. Jangan sampai masyarakat harus mengadu langsung ke wali kota karena keluhannya tidak ditangani di level bawah,” pungkasnya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat realisasi program pembangunan serta pelayanan publik di Kota Pangkalpinang.
