Polres Bangka Barat Canangkan Program Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

  • Whatsapp

MUNTOK, FABERTA– Kepolisian Resor Bangka Barat mendeklarasikan pencanangan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) pada tahun 2021 ini.

Kapolres Bangka Barat AKBP Fedriansah mengatakan, pencanangan zona integritas ini berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan guna mewujudkan komitmen Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan AKBP Fedriansah dalam arahan saat menerima tim penilai zona integritas, kemarin.

Rombongan tim penilai internal tersebut dipimpin AKBP Sri Eko Wahyuningsih bersama dua anggotanya disambut Kapolres AKBP Fedriansah didampingi PJU Polres Bangka Barat.

“Mohon kepada Ketua Tim diarahkan tim-tim kami apa yang menjadi standar nantinya dapat dinilai menuju WBK dan WBBM ini,” kata Fedriansah.

Menurut Fedriansah, pihaknya
berupaya membangun sebuah fasilitas dan berkomitmen kepada seluruh anggota untuk menjadi pelayan yang beriman kepada masyarakat. Program yang telah dilaksanakan pun cukup banyak.

“Kami mohon petunjuk dan bimbingan untuk kemajuan Polres Bangka Barat dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi,” ujar Fedri.

Ketua Tim Penilai, AKBP Sri Eko Wahyuningsih yang juga Kasubbag Binfung Bagrenfung Rorenmin Itwasum Polri mengatakan, secara program terdapat 6 penilaian yang akan dilakukan. Namun secara per kegiatan terdapat 7 hingga 10 pertanyaan
yang harus dipenuhi oleh Polres Bangka Barat.

“Masing-masing program itu harus mencapai nilai minimal sesuai dengan WBK untuk dikumulasi menjadi nilai paling rendah 45. Kami semalam sudah melakukan itu hampir sudah mencapai minimal yang harus ditetapkan oleh ketentuan di WBK,” ujar Sri Eko kepada wartawan di Muntok.

Meski begitu dia bilang ada beberapa yang perlu dilengkapi lagi seperti inovasi-inovasi.

“Tadi kami melihat inovasi banyak sekali tapi sayang tidak didokumentasikan. Seperti tidak hanya foto tetapi ada sprint, juga secara administrasi ada peraturan-peraturannya,” sambung dia.

Sri Eko menjelaskan dirinya lebih tertarik dengan inovasi manual yang langsung menyentuh masyarakat ketimbang melalui aplikasi.

Contohnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti bertani, bercocok tanam, termasuk juga pengolahan madu.

“Evaluasinya, mungkin mereka ( Polres Babar ) harus selalu komitmen dan integritas karena penilaian ini tidak hanya pada saat penilaian, tapi harus secara terus menerus selalu ditingkatkan dan berkelanjutan, karena kami setelah dia dapat WBK kami juga akan melakukan evaluasi dua tahun sekali,” kata Sri Eko lagi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *