Pro Kontra Penyertaan Modal Negara oleh BUMN di Masa Pandemi Covid-19

  • Whatsapp
Menteri BUMN Erick Thohir. (Sumber Foto: Galery Foto bumn.go.id/ist)

NASIONAL, FABERTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatakan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapatkan penyertaan modal negara atau PMN senilai Rp72 triliun.

Dana ini rencananya akan dialokasikan untuk menambah modal perusahaan negara melakukan pembangunan infrastruktur dan pengembangan bisnis.

Bacaan Lainnya

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, pentingnya PMN diberikan yaitu untuk pembangunan ekonomi usai pandemi Covid-19 dapat ditangani. Dia menjamin PMN diberikan tidak ada muatan tertentu di tengah merebaknya wabah yang membutuhkan dana besar dari negara.

“Saya rasa ini era demokrasi ketika ada kritik ada saran ya kami buka data-datanya secara transparan. Kami tidak ada data yang disembunyikan, tadi saya sampaikan misalnya ada yang pasca Covid-19 dan ada yang saat Covid-19,” kata Erick dalam dialog virtual di Jakarta, Jumat (30/7/2021) kemarin.

Menurutnya, dalam melakukan pembangunan ekonomi saat ini pemerintah fokus kepada dua hal. Pertama yakni mempertahankan ekonomi saat merebaknya wabah agar tidak jatuh semakin dalam.

Kedua yaitu pembangunan ekonomi setelah wabah usai. Ini dilakukan dengan pembangunan infrastruktur, restrukturisai perusahaan pelat merah, tranforomasi bisnis hingga digitalisasi industri agar semakin efisien.

Semua upaya itu membutuhkan modal yang cukup besar dari negara. Sehingga di tengah merebaknya pandemi dana PMN terkesan berlebihan.

“Jadi jangan takut juga seakan-akan kami tidak mendukung situasi dari pada Covid-19 sekarang,” kata dia.

Sebelumnya, mantan Sekretaris Menteri BUMN periode 2005 hingga 2010 Muhammad Said Didu menuding pemerintah mengabaikan penderitaan rakyat di tengah merebaknya pandemi Covid-19 yang belum terkendali. Pasalnya, di tengah defisit anggaran negara yang terus terjadi pemerintah justru mengeluarkan kebijakan penyertaan modal negara atau PMN untuk perusahaan negara.

Said mengatakan, kebijakan itu diambil saat ini dinilai tidak tepat. Sebab, sebagian besar justru digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mana infrastrukturnya tidak digunakan secara optimal lantaran adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masayakat (PPKM).

Tak hanya itu, ketika selesai dibangun proyek-proyek itu juga akan mendatangkan keuntungan yang cukup lama. Seharusnya, kata Said, pemerintah menggunakan dana-dana tersebut untuk melakukan karantina wilayah (lockdown) sehingga penyebaran Covid-19 tidak semakin berlarut.

“Makanya orang yang dinaikkan jadi pemimpin bukan hanya pintar tapi hatinya sensitif terhadap rakyatnya. Jadi saya katakan penyertaan modal negara mengabaikan penderitaan rakyat,” kata Said dalam diskusi daring di Jakarta beberapa waktu lalu.

Di tengah minimnya anggaran dan memaksa pemerintah untuk mengambil utang dengan bunga tinggi sebaiknya PMN digunakan untuk memnuhi fasilitas kesehatan seperti oksigen yang saat ini masih terkendala. Ada juga pembayaran insentif tenaga kerja yang masih belum cair dan pekerja informal yang kehilangan pekerjaan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *