Pulau Tujuh Lepas dari Pelukan Babel, Salah Siapa?

Ilustrasi (ist)

BANGKA BELITUNG, FAKTABERITA —Akhirnya polemik perebutan Pulau Tujuh antara Pemprov Bangka Belitung ( Babel ) dan Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) memasuki babak akhir dengan Kepulauan Riau (Kepri) keluar sebagai pemenang.

Putusan tersebut tertulis dalam Keputusan Mentri (Kepmen) Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) No. 050 -145 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutkhiran kode, data wilayah adminitrasi pemerintahan dan pulau tahun 2021 yang di sahkan pada 14 Februari 2022 lalu.

Bacaan Lainnya

Dalam polemik ini,  timbul pertanyaan bagaimana langkah Pemprov dalam memperjuangkan Pulau tujuh agar tetap menjadi bagian dari Babel.

Selama ini narasi dan acuan Pemprov tentang letak pulau tujuh yang lebih dekat dengan Babel, seperti yang dikatakan Mantan Gubernur Babel Erzaldi Rosman.

“Secara geografis, letak Pulau Tujuh lebih dekat ke Pulau Bangka dibanding ke Kabupaten Lingga. Dari Bangka, perjalanan ke Pulau Tujuh hanya dua jam, sementara dari Lingga delapan jam,” kata Erzaldi sebagaimana sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (21/11/2018).

DPRD melalui ketua fraksi Partai Demokrat Nico Plamonia juga turut mempertanyakan tetang upaya Pemprov dalam mempertahankan Pulau Tujuh.

Nico mengkritisi upaya lobi pemprov ke pemerintah pusat dinilainya kurang gigih

Kami fraksi Partai Demokrat menyayangkan hal tersebut, berarti kerja dan lobi – lobi pemerintah daerah kita tidak cukup dalam mempertahankan Pulau Tujuh,” ungkap Nico, Rabu (03/08/2022).

Kritisi untuk pemerintah daerah juga datang dari sejarahwan Achmad Elvian, menurut Sejarahwan yang sekarang menjabat sebagai sekretaris DPRD kota Pangkalpinang ini.

Menurut Elvian pemerintah daerah lalai dalam memperjuangkan pulau tujuh sehingga menjadi bagian dari Kepulauan Riau

“Menurut saya Pemerintah itu sudah lalai, tentu saya sangat menyayangkan hal itu bisa terjadi,” ungkap Elvian, Jumat (05/08/2022)

Tentunya kekalahan Babel dalam memperjuangkan pulau tujuh ini menjadi banyak sorotan, hal ini dikarenakan Babel berpotensi kehilangan Dana Alokasi Umum (DAU).

Hal itu disampaikan Nico Plamonia, ia mengatakan dengan tidak lagi pulau tujuh menjadi bagian dari Babel artinya potensi DAU yang hilang bisa sampai 200 miliyar rupiah.

“Dengan kehilangan pulau tujuh ini kita kehilangan luas wilayah hampir 50.000 km dan itu artinya kita berpotensi kehilangan DAU sebesar 100 sampai 200 miliyar, ” Ujar politisi demokrat ini.

Pemerintah Provinsi sendiri sampai saat ini mengaku belum menerima surat tembusan dari kemendagri tentang penetapan pulau tujuh

Untuk menyegarkan ingatan, Polemik kepemilikan Pulau Tujuh mencuat sejak dilakukannya pemekaran Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi sendiri pada tahun 2000.

Berdasar Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 Pulau Tujuh masuk wilayah Kabupaten Bangka.

Kemudian pada pemekaran Kepulauan Riau pada Undang-Undamg 31 Tahun 2003 Pulau Tujuh juga tercatat masuk Kabupaten Lingga.

Selain berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2000, klaim Babel juga didasari faktor sejarah dan geografi. Secara geografis, letak Pulau Tujuh lebih dekat ke Babel dibandingkan ke Kepri. Dari Kabupaten Bangka, perjalanan ke Pulau Tujuh hanya dua jam. Sementara untuk ke Kabupaten Lingga butuh perjalanan laut sekitar delapan jam

Sedangkan Kepri sudah mengambil langkah nyata, itu terbukti adminitrasi kependudukan masyarakat pulau tujuh masuk ke pengeloaan Kepri, ada juga sekolah, pusat pelayanan kesehatan dan beberapa kantor pemerintahan yang dibangun oleh Pemkab Lingga di Pulau Tujuh.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.