Ramai Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, Ini Tuntutan Pengusaha

  • Whatsapp
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey. Foto: ist

NASIONAL, FABERTA — Pemerintah membuka peluang untuk memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat empat hingga enam minggu jika penyebaran pandemi Covid-19 masih terus melonjak.

Kebijakan yang berpotensi memukul ekonomi ini perlu mendapatkan perhatian serius agar penanganan kesehatan dapat berjalan beriringan dengan pemulihan ekonomi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey memberikan beberapa tuntutan kepada pemerintah apabila perpanjangan PPKM Darurat terpaksa diambil. Pertama yakni pemerintah harus melakukan observasi mendalam dan melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan PPKM Darurat pertama yang dilakukan sejak 3 hingga 20 Juli 2021.

Aspek penyebaran virus serta dampaknya terhadap sektor ekonomi menjadi indikator penting dalam perumusan kebijakan. Hal kedua yang harus menjadi pertimbangan pemerintah adalah keterlibatan aktif para pelaku usaha di sektor esensial kritikal termasuk toko swalayan dalam merumuskan kebijakan dan untuk memberikan dukungan bagi keberlangsungan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

“Jadi kami berharap dapat dilibatkan dalam penyusunan poin-poin program PPKM Darurat yang berikutnya bilamana harus terjadi,” kata Roy, Selasa (13/7/2021).

Roy melanjutkan, tuntutan terakhir yang harus dipenuhi pemerintah yaitu ketersediaan dana untuk membiayai rakyatnya berkaitan dengan PPKM Darurat. Termasuk pula memberikan insetif kepada para pelaku usaha yang terkena dampak langsung oleh kebijakan itu.

Ketiga tuntutan itu perlu dipenuhi pemerintah lantaran pada kebijakan yang pertama peran aktif pengusaha yang terdampak tak pernah dilibatkan. Padahal, pemerintah meminta pengusaha tidak mengorbankan pekerjanya saat kondisi bisnis lumpuh.

“Sebelumnya kami tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam pembahasan kebijakan, makanya saya masukan dalam poin kedua bahwa pelaku usaha yang sektor kritikal atau esensial dan swalayan yang menyokong kebutuhan pokok harus diikutsertakan dalam pembicaraan bilamana ada PPKM Darurat berikutnya,” kata dia.

Roy menambahkan, sepekan berjalannya kebijakan PPKM Darurat di beberapa kabupaten masih terjadi perbedaan kebijakan yang diterapkan dengan pemerintah pusat. Sebut saja Kabupaten Bandung, Kabupaten Kudus, Kabupaten Sleman dan Banjarmasin yang jusytru menutup sektor esensial untuk pemenuhan kebutuhan rakyat.

Padahal, dalam aturan PPKM Darurat sektor esenseil yang menjual bahan pangan tidak boleh ditutup mesikipun jam operasional dibatasi hingga pukul 20.00. “Perlu dipastikan bahwa pengiriman barang tetap lancar dan para pekerja di ritel dapat tetep bekerja tanpa perlu disekat dan tanpa perlu disulitkan,” ujarnya.

“Bahkan lebih dari itu kestabilan harga dan ketersediaan barang yang kita jaga itu dapat betul-betul dijadikan sebagai bagian dari kontribusi peritel dalam suasana PPKM Darurat,” sambungnya.

Sebelumnya, rencana perpanjangan PPKM Darurat sempat terlontar oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahkan, sosok yang karib disapa Ani telah membuat skenario terburuk dampak dari kebijakan itu terhadap pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi di angka 3,7 hingga 4,5 persen.

“PPKM Darurat selama empat hingga enam minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata Sri Mulyani dalam bahan paparan yang disampaikan dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR secara virtual, kemarin.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *