Reformasi di Tangan Oligarki

  • Whatsapp

Oleh: Muhammad Gifari*

OPINI, FABERTA — Perjalanan panjang perubahan sistem di Indonesia nampaknya memberikan cahaya harapan di tahun ’98 silam, dimana reformasi terus digaungkan dengan semangat perubahan dalam upaya meujudkan iklim demokrasi yang sebenarnya, penguasa dan para elit politik kala itu seakan menampakkan kegelisahan mereka, sebagai bentuk reformasi sudah semakin dekat.

Bacaan Lainnya

Kita semakin sadar bahwa perjuangan panjang menguras keringat hingga pikiran dengan ikhtiar menciptakan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar nampaknya masih bisa di wujudkan. Harapan yang di upayakan dengan turun kejalan memberikan celah bagi masyarakat mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem Demokrasi berlandaskan nilai-nilai pancasila yang telah di sepakati pasca kemerdekaanNKRI.

Abad ke-20 nampaknya menjadi manuver pembentukan kembali kekuatan untuk membentuk koalisi menciptakan lingkaran kekuasaan yang solid. Indonesia dibentuk dengan adanya pluralitas dan keinginan untuk bersatu, inilah yang menjadi alasan kuat indonesia yang dulunya terpecah lalu menepikan ego membentuk kesatuan yang utuh.

Dengan kemajemukan yang ada, tentu menjadi friend and enemy bagi Indonesia sendiri, di mana dalam arus perbedaan yang massif, dalam hal ini kepentingan golongan atau pribadi, tentu penting untuk ditepikan terlebih dahulu. Lagi-lagi transisi peralihan orde baru ke reformasi tidak bisa secara mutlak berubah, perlu adanya kesadaran komunal tidak hanya masyarakat, tapi para penguasa yang memiliki peran dalam pembentukan kebijakan.

Kapitalisasi seakan menjadi sokongan untuk negara, oligarki menjadi hal yang kian menguat, rapuhnya pos pos berekspresi masyarakat serta kaum intelektual menjadi fokus yang kemudian sudah tidak wajar di pertahankan.

Reformasi diera dewasa ini memiliki banyak ketimpangan baik di aspek ekonomi, SDA, bahkan pendidikan. Oligarki seringkali dikaitkan dengan adanya lingkaran elitis yang tidak dapat dipungkiri memiliki power untuk menekan dan menguasai.

Indonesia sebagai salah satu negara Demokrasi terbesar dengan sejarah perubahan arus iklim demokrasi yang cukup panjang, memiliki Indeks yang kian menurun belakangan ini. pembungkaman berkedok undang-undang menandakan krisis hilangnya nilai-nilai demokrasi yang kian menaik di era reformasi.

Pancasila sebagai asas fundamental kehidupan bernegara nampaknya belum ter-implementasi dengan baik oleh penguasa, rakyat yang terus ditekankan penanaman nilai yang terkandung dalam pancasila tetapi malah penguasa yang dirasa tidak mengimplementasikan nilai-nilai itu.

Krisis yang terjadi hari ini, merosotnya nilai Demokrasi di negeri pada saat sekarang ini menandakan penguasa tidak menerapkan perannya sebagai pengelola negara dengan baik dan secara tidak langsung mengkhianati semangat yang ada dalam batang tubuh Pancasila itu sendiri.

Pendidikan menjadi salah satu tombak terwujudnya bangsa yang kokoh dan menjadi pilar kuat yang dapat bertahan melawan sengitnya pertarungan ide dan modernisasi yang terjadi di dunia.

Namun hal yang terjadi sekarang dalam sistem pendidikan di Indonesia, terutama di ranah perguruan tinggi seakan menjadi wadah untuk menciptakan produk pabrik, membunuh karakter kebebasan individu yang seharusnya perkuliahan menjadi sarana memperluas kapasitas dan wawasan tetapi berubah menjadi tempat pembentukan karyawan.

Paradigma paradigma seperti ini yang kemudian menjadikan perguruan tinggi bukan lagi wadah menciptakan insan yang inovatif, berani dan kreatif untuk kemudian dapat meng- inisiasi berbagai penemuan bukan hanya untuk negara dan bangsa Indonesia tetapi dunia.

Sedikit melihat kisruh adanya tekanan birokrat terhadap mahasiswa nya dalam menyampaikan kebebasan berkespresi atas adanya kritikan terhadap negara menjadi salah satu tanda Indonesia sudah mulai masuk kedalam jurang yang diisi Oligarki sebagai pengelola negara.

Pola-pola yang sudah disebutkan tadi memberikan banyak sentimen terhadap aktivis Demokrasi dan masyarakat yang masih peduli pada negeri ini. oligarki hanya akan menciptakan ketimpangan, tidak ada harapan kesejahteraan jika negara terus menerus dijadikan alat memperkaya diri ataupun golongan.

Sekali lagi pendidikan menjadi salah satu hal yang penting untuk kemajuan bangsa ini. Indonesia akan terus menerus menjadi negara berkembang jika kesadaran akan adanya hasrat kepentingan pribadi atau golongan tidak menghilang oleh para elit politik dan penguasa.

Ketimpangan yang terjadi dalam berbagai sektor menjadi hal yang tidak dapat di tolerir lagi dalam iklim Demokrasi di Indonesia, pentingnya seluruh komponen masyarakat menyadari akan sekaratnya kondisi Demokrasi di Indonesia.

Persoalan ini tidak hanya memberikan dampak sementara, permasalahan ini akan terus berlanjut dan generasi mendatang akan merasakan dampaknya. Kesejahteraan menjadi hal yang prestisius bagi masyarakat Indonesia, keinginan akan kesejahteraan menjadi hal yang terus di perjuangkan hingga sekarang.

Perbedaan pandangan bukan serta merta menjadi sebuah ancaman bagi penguasa yang disinyalir dapat menggoyahkan kursi hangatnya di istana, seharusnya menjadi evaluasi serta refleksi agar terciptanya cita tersirat dalam pancasila. Kondisi saat ini tentu sudah dalam fase yang lebih jauh dalam hal mulai matinya iklim Demokrasi.

Dalam dinamika yang terjadi tentu terdapat aktor yang bermain mulai dari pengusaha hingga elit politik yang ingin terus memenuhi hasrat kepentingan pribadi atau golongan. paradoks seperti ini yang kemudian menjadi salah satu ujung permasalahan. Penguasa perlu sedikit lebih dalam menepikan hasrat tadi, mereka dipilih untuk mengisi kursi pimpinan bukan tanpa alasan. Masyarakat secara penuh menaruh harapan di pundak para penguasa yang saat ini menikmati ruang megah yang didapatnya.

Lingkaran kepentingan pribadi atau golongan perlu sesegara disingkirkan demi terciptanya cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang dasar 1945. Sekali lagi semoga para penguasa tercerahkan hatinya untuk mengemban amanah sebaik-baiknya demi negara dan masyarakat yang lebih sejahtera.

*Penulis merupakan mahasiswa FISIP Universitas Bangka Belitung (UBB)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *