BANGKA TENGAH, FABERTA – Tak butuh waktu lama untuk menunggu. Usai didatangi oleh perwakilan warga Koba di kantornya, di Jakarta, pada Rabu (5/5/2021) lalu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin segera memenuhi janjinya untuk berkunjung. Dia menyambangi Kabupaten Bangka Tengah guna melihat kondisi dan situasi lahan pertambangan eks PT Kobatin yaitu Kolong Merbuk, Pungguk, dan Kenari pada Jumat (7/5/2021).
Kedatangan Ridwan Djamaluddin tak sendirian. Dia hadir bersama anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya, Direktur Operasi dan Produksi PT Timah, dan Diskrimsus Polda Babel. Makin lengkap, ketika ikut hadir juga Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah, serta Kapolres Bangka Tengah.
Kunjungan Dirjen Minerba ini dilakukan untuk melihat dan mencari solusi terbaik dalam pengelolaan lahan eks Kobatin yang disebut-sebut masih memiliki kandungan cadangan timah.
Kepada wartawan, Dirjen Minerba ESDM, Ridwan Djamaludin mengatakan bahwa pengelolaan lokasi ini harus dikaji terlebih dahulu. Sehingga nanti pada saat benar-benar dieksekusi tidak merugikan negara baik secara materi, lingkungan maupun sosial.
“Dari hasil diskusi kita adalah yang terpenting kegiatan penambangan harus meminimalisir dampak lingkungan, kemudian negara tidak rugi, dalam hal ini baik pemerintah maupun rakyat, lalu yang ketiga mayarakat tetap bisa mendapatkan penghasilan dari aktivitas pertambangan ini,” ujarnya.
Dikatakan Ridwan, bahwa pihaknya bersama kepala daerah, dan pejabat BUMN sepakat untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan besar jangka panjang, walaupun tidak semua pihak akan mendapatkan untung secara finansial dalam jangka pendek.
“Kita rekomendasikan kepada BUMN yakni PT Timah jika nanti kembali dilakukan aktivitas pertambangan, karena BUMN punya standar khusus dalam hal program pasca tambang,” ucap Dirjen Minerba.
Direktur Operasi dan Produksi PT Timah, Agung Pratama, menyampaikan kesiapan PT Timah jika memang diberikan amanat oleh pemerintah lewat Kementerian ESDM. Namun, harus dengan mengkaji terlebih dahulu kelayakannya termasuk soal data cadangan timah di lokasi lahan eks Kobatin tersebut.
“Kita lihat ke depan bagaimana proses berjalan, jika memang setelah dikaji dan dinyatakan memiliki potensi yang bisa memberi manfaat untuk negara maupun masyarakat, PT Timah siap menjalankan amanat pemerintah,” ujar dia.
Sementara Bupati Bateng, Algafry Rahman menyampaikan kesiapan pemerintah daerah jika harus bekerja sama dengan masyarakat dalam hal pemanfaatan lahan eks PT Kobatin.
“Pemerintah bersama masyarakat siap memanfaatkan lahan eks Kobatin, namun tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah penambangan yang ramah lingkungan sesuai dengan standar BUMN,” ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya akan segera merumuskan sistemnya seperti apa, tentunya dengan melibatkan masyarakat serta dengan payung hukum yang jelas. (fsl)