FAKTA BERITA, JAKARTA – Kunjungan 11 Anggota Komisi IV DPRD Bangka Belitung ke kantor DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Cilandak, Kamis 4/12/2025, membuka fakta serius terkait dampak sosial-ekonomi dari penertiban smelter dan tambang ilegal di Babel. Temuan utama: ribuan pekerja kini terhenti penghasilannya, dan Pemerintah Pusat didesak mengambil langkah cepat agar masalah ini tidak meluas. Kunjungan kerja ini berlangsung di Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).
Dalam pertemuan itu, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menegaskan bahwa langkah penertiban tambang dan smelter ilegal tidak boleh mengorbankan ribuan pekerja yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
“Lebih dari 1.800 orang pekerja saat ini terlunta-lunta karena tiba-tiba penghasilannya berhenti. Harusnya lakukan dulu mitigasi khusus atau analisis dampak kepada pekerja ini,” kata Jumhur.
Ia bahkan menilai pemerintah memiliki opsi untuk menyelamatkan nasib para pekerja, salah satunya dengan memanfaatkan keberadaan Danantara Badan Layanan Umum yang kini mengambil alih tata kelola timah nasional untuk menjalankan kembali fasilitas yang diberi label ilegal.
“Danantara harusnya juga bisa mencari untung sambil menyelamatkan pekerja. Kan uangnya banyak, apa sih susahnya menjalankan kembali smelter-smelter itu sehingga tidak perlu ada korban dari kaum buruh,” ujar Jumhur.
Masalah ketenagakerjaan yang dibahas tidak berhenti pada sektor tambang. Anggota Komisi IV DPRD Babel Maryam mengungkap maraknya perusahaan outsourcing dari luar daerah yang beroperasi di Babel dan kerap merugikan tenaga kerja lokal.
“Ini soal outsourcing juga harus segera dituntaskan karena sangat merugikan pekerja,” tegas Maryam.
