Sederet PR Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia

Oleh: Yiyi Febriyoti Nugroho*

FAKTABERITA.CO.ID — Salah satu pernyataan Presiden Jokowi yang mengejutkan dunia ialah mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Kebijakan ini dirasa masih belum bisa diterapkan di Indonesia mengingat banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Poros maritim dunia merupakan sebuah gagasan yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo. Pemberdayaan potensi maritim bertujuan untuk pemerataan ekonomi, mengingat indonesia memiliki kekayaan dalam sumber daya kelautan dan perikanan.

Bacaan Lainnya

Dibalik itu semua, perlu adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dibidang kemaritiman seperti melakukan rehabilitasi kerusakan lingkungan dan biodiversity, memperbaiki aspek infrastruktur di segala bidang baik ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperbaiki kualitas maupun kuantitas pada sektor sumber daya alam dan manusia. Selain itu adanya cita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia ialah keinginan untuk mengembalikan identitas indonesia sebagai bangsa maritim.

Adanya rencana Presiden Joko Widodo untuk menjadikan negara Indonesia sebagai poros maririm dunia dirasa belum bisa dilakukan secara maksimal. Untuk mencapai cita-cita tersebut, diperlukan persiapan yang matang dan sumber daya yang mumpuni. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia bisa mencapai cita-cita tersebut? Jawabannya ialah bisa.

Negara indonesia memiliki potensi besar mengingat indonesia berada di daerah equator, yaitu berada di antara benua asia dan australia, samudra hindia dan samudra pasifik, serta negara-negara asia tenggara lainnya (Abdurrahman, 2017:48). Namun dengan potensi yang sedemikian rupa, bukan berarti Indonesia mudah untuk mencapai cita-cita tersebut.

Ada banyak sekali hambatan yang saat ini juga menjadi sebuah problem bagi negara indonesia. Bahkan ada banyak permasalahan maritim indonesia yang sudah ada sejak dulu dan harus dibenahi.

Permasalahan yang berkaitan dengan seluruh aspek yang ada di Indonesia ialah sumber daya manusia. Indonesia memang merupakan negara nomor empat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Artinya Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia karena jumlah penduduknya, namun Indonesia kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan tingkat pendidikan.

Tingkat pendidikan di Indonesia terbilang rendah. Padahal modal dasar dalam meningkatkan sumber daya manusia ialah dalam bidang pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non formal. Terlebih lagi jika kita ingin memaksimalkan sumber daya kelautan dan perikanan, sudah pasti kita akan melibatkan masyarakat pesisir atau masayrakat nelayan.

Pada hakikatnya masyarakat nelayan adalah golongan masyarakat yang masih perlu diberdayakan dan harkat hidup mereka perlu diangkat (Nina, 2016:2). Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat nelayan masih mengalami keterbelakangan dalam hal pendidikan, teknologi, dan pola piker yang masih terbilang kolot. Akibatnya banyak sekali anak-anak nelayan yang belum mengenyam pendidikan dengan baik.

Tingkat kesadaran masyarakat nelayan terhadap pendidikan yang masih rendah menyebabkan pola pikir mereka terhadap pendidikan formal seakan tidak ada artinya. Hal ini dibuktikan dari sikap orang tua masyarkat nelayan yang tidak terlalu mementingkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Banyak masyarakat nelayan yang membiarkan anak mereka untuk ikut bekerja melaut bersama mereka guna untuk member pemahaman mengenai bagaimana caranya melaut.

Dengan harapan, anak mereka bisa melaut sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa depan. Orang tua yang memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak pasti akan berusaha bagaimanapun caranya agar anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak serta mencapai jenjang pendidikan setinggi mungkin.

Selain pendidikan yang rendah, masyarakat nelayan juga tidak memiliki alat operasional yang memadai. Hal ini di pengaruhi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih belum maksimal masuk di lingkungan masyarakat nelayan. Sebagai buktinya ialah masyarakat nelayan kebanyakan masih menggunakan alat-alat tradisional dalam mencari ikan di laut. Akibatnya, masyarakat nelayan hanya mengandalkan cuaca dan alat sederhana yang mereka punya untuk melaut.

Selain itu, banyak juga masyarakat yang tidak memiliki alat operasional untuk melaut sehingga mereka memilih untuk menjadi buruh nelayan atau menyewa alat kepada orang yang memiliki alat operasional disebut dengan hubungan patron klien.

Hubungan patron klien sendiri merupakan hubungan timbal balik antara dua orang yang dijalin dengan dasar saling menguntungkan, serta saling memberi dan menerima layaknya sebuah pertukaran seimbang (Fatkhur dan Pambudi, 2015:3). Hubungan patron klien ini terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi dan status sosial di antara masyarakat nelayan.

Patron merupakan individu yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dilihat dari perekonomian yang dimiliki. Patron biasanya menjadi orang yang menyewakan alat operasional untuk melaut kepada klien. Klien disini diartikan sebagai orang yang bekerja kepada pemilik operasional untuk kemudian hasil yang didapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Hubungan ini sudah ada sejak lama dan masih berlangsung hingga kini di lingkungan masyarakat nelayan.

Dengan adanya orang yang berperan sebagai patron, tingkat perekonomian masyarakat sedikit terbantu meskipun memang lebih baik jika alat operasional itu dimiliki oleh masing-masing nelayan.

Faktanya, sistem pendidikan di Indonesia masih rendah apalagi di lingkungan masyarakat nelayan. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masih menjadi masalah yang harus segera di selesaikan oleh pemerintah. Keterbelakangan yang dialami masyarakat nelayan tidak akan membuat cita-cita kita menjadikan indonesia sebagai poros maritim dunia tercapai.

Masih banyak hal yang harus dibenahi, tak hanya memikirkan bagaimana meningkatkan kemajuan di sektor kelautan dan perikanan saja, namun kita juga harus bisa berpikir bagaimana mensejahterakan masyarakat terlebih dahulu. Mulai dari pemerataan tingkat pendidikan karena pendidikan menjadi pilar utama dalam kemajuan bangsa indonesia. Kemudian diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu dan kualitas hasil dari pemberdayaan sumber daya alam. Diharapkan dengan adanya kemajuan ini bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia.

(*Penulis merupakan Mahasiswi Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *