Soal Belanja Pegawai Tinggi, Herman Suhadi: Ini Peringatan Untuk Pemprov Maupun DPRD Babel

BABEL, FABERTA — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Herman Suhadi mengatakan bahwa pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait anggaran belanja pegawai di Babel cukup tinggi adalah sebuah peringatan bagi Pemrov maupun DPRD Babel.

Oleh karenanya, Herman mengajak dalam penyusunan anggaran ke depannya, Pemrov dan DPRD Babel lebih mengedepankan azas kewajaran dan kepatutan.

“Yang pertama tentunya ini sebuah peringatan bagi kita semua, termasuk DPRD bagaimana cara menyusun anggaran, anggaran itu harus disusun lebih besar ke belanja publik dari pada ke belanja pegawai,” kata Herman kepada Faktaberita.co.id, Senin (31/05/2021).

“Akan tetapi tentunya ke depan mari secara bersama-sama mari kita susun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bangka Belitung dengan mengedapankan azas kewajaran dan kepatutan dalam artian belanja publik harus besar dari belanja pegawai,” tambahnya.

Herman sendiri menyebutkan bahwa anggaran belanja pegawai di Babel mencapai 36 persen. Kendati demikian, ia menambahkan, dengan raihan opini WTP dari BPK RI telah menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Babel cukup baik.

“Tentunya walaupun sebelum kita menerima LHP dari BPK itu bahwa belanja babel pegawai itu sebesar 36 persen akan tetapi Alhamdulillah Kita masih berada dalam poisisi WTP dalam artian secara keseluruhan kinerja kita masih baik,” kata Herman

Lanjutnya, Herman mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan aats koreksi yang diberikan. Bagi Herman, hal ini adalah pengingat agar penyususan anggaran di Babel menjadi lebih baik ke depannya.

“Dan terima kasih atas koreksi yang telah diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ucap Ketua DPRD Provinsi Babel tersebut.