Soal Larangan Barang Import di Bawah 1,5 Juta, PB PMII: Harus Diiringi Peningkatan Kualitas Produk UMKM

Direktur Lembaga Ekonomi Syariah PB PMII, Ahmad Safrudin (istimewa)

JAKARTA, FAKTABERITA — Setelah sekian lama kami menunggu akhirnya Menteri Perdagangan yang baru telah memberikan satu langkah yang kami pikir cukup serius bagi pertumbuhan perdagangan UMKM Indonesia. Hal ini berkaitan dengan aturan baru larangan penjualan barang Import di bawah 1,5 jt di e-commerce.

Sebelumnya, Mentri Zulkifli Hasan menyatakan aturan tersebut akan dimasukkan dalam revisi Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik itu dilakukan lantaran ingin melindungi produk UMKM agar tidak kalah saing.

Direktur Lembaga Ekonomi Syariah PB PMII, Ahmad Safrudin mengatakan bahwa hal tersebut adalah terobosan penting dalam memberikan dukungan kepada UMKM kita supaya tumbuh dengan cepat.

“Kita semua tau dan paham, bahwa salah satu hambatan UMKM kita bertumbuh karena Indonesia dibanjiri produk Import. Mulai dari barang sederhana sampai dengan yang kompleks. Masuknya barang asing kedalam negeri tersebut menjadikan produksi dalam negeri susah terserap,” kata dia, Senin (31/7/2023).

Ia menerangkan, salah satu alasan kenapa kita kebanjiran barang import adalah harganya lebih murah dibanding produk dalam negeri. Barang dalam negeri dijual dengan harga mahal dipasaran karenakan cost produksi barang dalam negeri yang masih tinggi.

“Menurut saya adanya kebijakan pembatasan barang Import di e-commerce memang tidak akan serta-merta menyelesaikan semua masalah UMKM kita, Namun ini adalah langkah penting dalam memberikan ruang pasar yang cukup untuk menyerap hasil produksi dalam negeri,” ungkap Ahmad.

Disisi lain, Ahmad menyebutkan tantangan dalam kebijakan ini, yakni skill SDM pelaku UMKM kita dan kualitas produk kita harus terus ditingkatkan.

“Sehingga adanya harga produksi yang tinggi dari produk dalam negeri akan seimbang dengan kualitas Baranya. Hal tersebut akan menjadi factor penentu dalam keputusan pembelian barang dalam negeri oleh Masyarakat,” ujar dia.

“Adanya kebijakan baru kementrian ini jangan juga Jangan sampai malah menjadi bumerang bagi UMKM, karena bisa jadi pemerintah melarang barang import, sedangkan kebutuhan suply kita tidak dapat dipenuhi oleh pelaku UMKM. Yang terjadi berikutnya adalah ketidak seimbangan supply dan demand yang akan memicu masalah baru muncul menghantui Masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Ia berharap kepada pemerintah agar tidak hanya memperkuat fungsi border pada barang Import.

“Pemerintah juga semestinya memperhatikan faktor produksi lainya serta kualitas produksi UMKM kita sehingga produk UMKM kita akan mampu bersaing tidak hanya didalam negeri namun juga siap untuk bersaing dengan produk luar negeri,” pungkasnya.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *