SPSI Babel: Jangan Cuma Menyuruh PPKM, Antisipasi Juga Dampaknya!

SPSI Provinsi Babel Dok. Istimewa

BANGKA BELITUNG, FABERTA — Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Bangka Belitung, Darusman Aswan meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak dari pemberlakuan PPKM Level 3 dan Level 4 di Negeri Serumpun Sebalai, salah satunya terkait bayangan PHK bagi tenaga kerja kontrak.

Ia khawatir, dengan adanya pembatasan tersebut, sisi ekonomi para pekerja lumpuh dan terganggu. Sebab, di hari normal seperti biasa mereka harus kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Di waktu normal saja PHK juga gampang-gampang apalagi situasi seperti ini kita kita gak bisa membayangkan lagi. Apa langkah-langkah pemerintah artinyanya solusi apa, satu sisi pemerintah melakukan pengetatan, bagaimana pun itu kita support karena kepentingan bersama. Sisi lain solusinya bagaimana jangan sampai sisi sosial buruh terganggu juga ,” katanya saat dikonfirmasi Faktaberita.co.id, Minggu (25/7/2021) malam.

Hal ini menjadi salah satu atensi SPSI, pasalnya, Darusman mengatakan tidak sedikit yang menjadi korban atas pemutus hubungan kerja di Babel. “Kalau PHK diakibatkan pandemi sudah banyak di Bangka Belitung,” ujarnya.

Tak hanya itu saja, atensi ini menjadi hal yang patut diperhatikan kata Ketua SPSI itu karena masih banyak para pekerja di Bangka Belitung yang masih belum diberikan jaminan sosial oleh dari perusahaan mereka bekerja.

“Terus terang, ini juga jaminan sosial BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan memang saya pikir terhadap anggota serikat pekerja sudah tercover tapi masih banyak lagi perusahaan yang bandel yang tidak mengikutsertakan masih banyak. Jadi masih banyak pekerja di Babel yang tidak terasuransikan,” ujarnya.

Apalagi, para pekerja yang tidak tergabung dalam serikat, membuat mereka sulit untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.

“Yang menghawatirkan bagaimana terhadap pekerja yang belum ada serikat pekerja yang tidak ada perwakilan kepada siapa mereka menyampaikan aspirasinya dan itu yang rawan dan ini lah pemerintah harus benar-benar ekstra,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *