Sri Mulyani Bakal Tagih Obligor Dana BLBI Hingga Turun-temurun

  • Whatsapp
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. (Istimewa)

NASIONAL, FABERTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Tim Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) bakal menagih hak negara hingga ke anak cucu obligor atau debitur. Pasalnya, kasus ini telah terjadi selama 22 tahun sehingga banyak obligor yang melanjutkan bisnisnya pada keturunannya.

“Saya minta tim untuk hubungi semua obligor ini, termasuk para keturunannya. Karena barang kali ada mereka yang usahanya diteruskan para keturunannya,” kata sosok yang karib disapa Ani dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (27/8/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut dia, upaya untuk mengembalikan hak negara harus terus dilakukan. Sebab, selama 22 tahun kasus ini berjalan negara menanggung beban bunga yang tak sedikit.

Adapun kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus ini pun telah mencapai Rp110,45 triliun, dari kasus bantuan likuiditas yang diberikan oleh BI untuk sejumlah bank gagal saat krisis keuangan 1997 hingga 1998.

“Saya harap obligor dan debitur tolong penuhi semua panggilan dan mari kita segera selesaikan obligasi atau kewajiban Anda semua yang sudah 22 tahun belum diselesaikan,” kata dia.

Ani menambahkan, pada Jumat 27 Agustus 2021 Satgas BLBI berhasil melakukan penyitaan sejumlah aset di empat titik dengan luasan 5.291.200 meter persegi, yaitu di Medan, Pekanbaru, Bogor dan Karawaci. Untuk asetnya berupa tanah di Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang sebanyak 44 bidang dengan luasan sebesar 251.992 meter persegi.

Tanah tersebut terletak di lokasi strategis dengan nilai tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebesar Rp1,33 triliun. Di tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan dan pengawasan aset eks BLBI atas 1.672 bidang tanah dengan luas total kurang lebih 15.288.175 meter persegi yang tersebar di berbagai kota atau kabupaten di Indonesia.

“Untuk penguasaan fisik yang dilakukan nanti tim akan memasang tanda bahwa aset ini dimiliki negara,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *