JAKARTA, FABERTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target pertumbuhan ekonomi di angka 5,2 persen di tahun 2022 sangat realistis bisa tercapai. Hal ini mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi yang diperkirakan masih akan terus berlangsung di tahun depan.
Sosok yang karib disapa Ani menjelaskan, hingga kini pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman dan menjadi tantangan bagi negara manapun di dunia. Pemerintah menyadari pengendalian pandemi merupakan kunci bagi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
“Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 diperkirakan sebesar 5,2 persen. Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan,” kata Ani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun 2021-2022 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/9/2021).
Menurutnya, ke depan pemerintah akan terus melakukan perbaikan strategi penanganan Covid-19 agar lebih efektif dalam mengendalikan penularan dengan mengakselerasi vaksinasi seluas-luasnya. Termasuk pula memperkuat sistem kesehatan nasional, serta mendorong penerapan protokol kesehatan.
Ani pun optimistis prospek perekonomian dan perdagangan dunia yang membaik. Kendati demikian, kecepatan pemulihan antarnegara akan berbeda.
Dia menyebut kecepatan pemulihan ekonomi akan tergantung pada pengendalian kasus Covid-19, termasuk bagaimana akses dan pelaksanaan vaksinasi. “Capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun 2021 yang mencapai 7,07 persen (year on year/yoy) menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi yang kuat akan tercapai jika kasus Covid-19 dapat kita kendalikan,” ujarnya.
Di sisi lain, Ani mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi di awal pertengahan tahun 2021 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk semakin memperkuat upaya pengendalian kasus penularan Covid-19. Tujuannya agar momentum pemulihan dapat kembali berlanjut.
“Pemerintah menyadari pentingnya APBN yang antisipatif dan fleksibel dalam merespon kebutuhan intervensi penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan dukungan kepada dunia usaha untuk mengakselerasi pemulihan,” tandasnya.
