JAKARTA, FABERTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih akan terjadi di tahun 2022. Dia memperkirakan jumlahnya mencapai Rp868 triliun atau setara 4,85 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional.
Sosok yang karib disapa Ani menjelaskan, defisit APBN masih terjadi lantaran kondisi ekonomi yang masih dalam ketidakpastian akibat dari merebaknya pandemi Covid-19. Kendati demikian, dia mengaku optimistis angka tersebut akan terus membaik hingga beberapa tahun ke depan.
“Kita lihat tahun depan APBN masih akan defisit Rp868 triliun atau 4,85 persen dari PDB. Ini adalah penurunan defisit dibandingkan tahun ini dan tahun lalu dan kita berharap menjadi tren yang konsisten agar Indonesia memiliki APBN yang sehat dengan defisit di bawah 3 persen di tahun 2023,” kata Ani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun 2021-2022 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/9/2021).
Menurutnya, di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih terjadi tahun depan pemerintah akan sangat menjaga pembiyaan untuk menggerakkan roda perekonomian. Terlebih lagi kondisi geopolitik dunia masih akan terus bergejolak.
Imbasnya, kata Ani, akan mempengaruhi kecepatan pemulihan ekonomi yang terpukul wabah. Tak hanya itu, ia juga menyebut gejolak geopolitik dunia akan mempengaruhi harga komoditas ekspor dunia mulai dari sumber daya alam (SDA) hingga komoditas pertanian dan perkebunan.
“Kami juga akan menggunakan fiskal bumper dalam menjaga kemampuan APBN yang tetap harus fleksibel namun responsif dalam mengahdapi ketodakpastian karena pandemi maupun yang sifatnya market,” kata dia.
Ani menambahkan, pada tahun 2022 pemerintah masih akan menggunakan belanja negara sebagai prioritas perlindungan kepada masyarakat. Bidang kesehatan dan penanganan pandemi menjadi fokus utama pemerintah di mana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun akan melakukan reformasi sistem kesehatan.
“Kita akan terus melakukan perbaikan di perlindungan sosial karena seperti yang terjadi pada bulan Juli yang lalu begitu kena varian delta kita perlu melakukan ekspansi maka sistem perlindungan sosial harus kuat dan akurat,” pungkasnya.
