Tanggulangi Persoalan Banjir Rob, RI Habiskan Dana Rp1.000 Triliun

  • Whatsapp
Ilustrasi/ist

NASIONAL, FABERTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa dana yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi persoalan banjir rob di Tanah Air ditaksir mencapai Rp1.000 triliun.

Dana tersebut dikeluarkan untuk membangun infrastruktur penahan air seperti tanggul hingga biaya relokasi masyarakat terdampak.

Luhut mengatakan, hingga sekarang ada sekitar 112 kabupaten dan kota di Tanah Air yang langgan banjir rob. Adapun wilayahnya terdsebar di pesisir timur dan barat Sumatera, pesisir Kalimantan, sebagian pesisir Sulawesi dan Papua.

Sedangkan banjir rob terparah yang selalu terjadi berada di pesisir utara Jawa antara Jakarta, Pekalongan, Semarang dan Demak. Itu terjadi lantaran adanya kenaikan tinggi air laut yang disebabkan perubahan iklim dan menurunnya permukaan tanah (land subsidence).

“Potensi kerugian akibat banjir rob ditaksir melebihi angka Rp1.000 triliun,” kata Luhut melalui keterangannya, Kamis 29 Juli 2021.

Menurutnya, fenomena itu merupakan hal yang tak bisa dihindari, khususnya perubahan iklim. Bahkan seluruh negara turut merasakan dampaknya.

Selain banjir air laut, kata Luhut, dampak lain yang ditimbulkan dari perubahan iklim yakni gempa bumi, dan tsunami yang terjadi pada pulau-pulau di Indonesia yang memang sangat rentan karena kondisi geografisnya. Maka, permasalahan ini menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam melakukan pembangunan ke depannya.

“Fenomena alam memang tidak dapat dihindari, namun dapat kita cegah dan kurangi dengan menjaga sumber daya alam yang kita miliki. Saat ini pemerintah berupaya untuk merehabilitasi lahan kritis mangrove seluas 620.000 hektare dengan target selesai pada tahun 2024,” kata dia.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan, menanam mangrove merupakan upaya adaptasi sekaligus mitigasi untuk perubahan iklim dan banyak lagi usaha pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Langkah ini akan digenjot dengan menggaet kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tak hanya itu, upaya lain yang dilakuakan adalah dengan meningkatkan peran Indonesia terhadap perubahan iklim dunia melalui jargon “leading by example” pada Leaders Summit on Climate secara virtual pada 22 April 2021. Upaya yang dilakukan salah satunya penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut mencapai 66 juta hektare atau lebih luas dari gabungan luas Inggris dan Norwegia.

“Semua upaya Indonesia ini akan menjadi deliverables penting dalam keketuaan Indonesia di G20 pada tahun 2022. Indonesia dapat menunjukkan aksinya melalui leading by examples bahwa Indonesia memberikan kontribusi positif yang besar pada iklim dunia,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *