Temui Dirjen Minerba, Masyarakat Koba Minta Lahan Eks Kobatin Dikelola PT Timah dan BUMD

  • Whatsapp

JAKARTA, FABERTA – Perwakilan masyarakat Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (4/5/2021) mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mereka menyampaikan situasi terkait status dan kondisi lahan eks PT Kobatin.

Lima perwakilan warga Koba tersebut diterima oleh Direktur Jenderal Minerba Ridwan Djamaludin, Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Lana, dan Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Sugeng Mujiyanto.

Bacaan Lainnya

Dalam pertemuan tersebut, mantan presidium pembentukan Kabupaten Bangka Tengah, Syahrial Rosidi menyampaikan polemik mengenai pertimahan di wilayah Kontrak Karya eks Kobatin. Saat ini tidak jelas kelanjutan pengelolaannya, sehingga menimbulkan konflik.

Sebagai masyarakat Koba, lanjut Syahrial, pihaknya datang ke Kementerian ESDM dengan harapan ke depan lahan Kontrak Karya eks Kobatin dapat dikelola secara legal melalui BUMN bekerjasama dengan BUMD. Sehingga betul-betul bisa memberikan manfaat buat masyarakat sekaligus bisa menjadi income bagi negara melalui royalti dan pajak.

Sementara itu, Mantan Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya menjelaskan, kedatangan ke Kementerian ESDM guna meminta solusi terbaik terkait polemik lahan pertambangan eks kobatin yang kini berstatus Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

“Sektor pertambangan kini sudah menjadi wewenang Kementerian ESDM, untuk itu maksud dan tujuan kami datang untuk meminta solusi terbaik atau win-win solution terkait polemik di lahan eks kobatin yang sekarang semakin meluas,” kata Didit.

Didit mengkhawatirkan, jika polemik ini dibiarkan terus tanpa ada solusi, justru akan menyebabkan konflik berkepanjangan. Untuk itu ia berharap Kementerian ESDM bisa turun tangan guna memberikan win-win solution, baik untuk masyarakat maupun penambang.

“Kita tidak bisa menyalahkan para penambang karena tujuan mereka hanya untuk mencari nafkah keluarga, begitupun masyarakat kontra yang juga mempunyai alasan tepat untuk menolak tambang tersebut karena takut akan memberi dampak negatif,” ujar Didit.

Di depan Ditjen, Didit berharap lahan eks kobatin tersebut bisa dikelola kembali melalui PT Timah selaku BUMN. Bukan tanpa sebab, karena PT Timah dianggap paling berpengalaman mengelola tambang timah di Bangka Belitung.

“Kami rasa PT Timah paling representatif untuk mengelola lahan eks kobatin, selain punya sejarah dan rekam jejak di bidang pertambangan, PT Timah dulu pernah memiliki saham 25 persen di PT Kobatin saat masih beroperasi,” ucap Didit.

Jika disetujui, lanjut Didit, PT Timah bisa menggandeng BUMD dalam pengelolaannya agar pemerintah daerah pun bisa turut mendapatkan income sehingga bisa menjadi sumber PAD serta terbukanya lapangan pekerjaan baru. Selain itu, PT Timah juga bisa mengontrol manajemen tambang maupun lingkungan guna mengantisipasi resiko bencana dan dampak sosial termasuk rencana reklamasi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaludin menerangkan kalau pihaknya setuju jika harus dikelola kembali oleh BUMN, namun pihaknya masih membutuhkan pengkajian lebih dalam.

“Tidak masalah jika lahan eks kobatin harus dikelola oleh PT Timah selaku BUMN. Namun, harus dikaji dulu secara bersama baik dari kami Kementerian ESDM maupun PT Timah,” ujarnya.

Untuk membawa aspirasi ini, Ridwan mengatakan, pihaknya dalam pekan ini bersama PT Timah akan segera meninjau lokasi guna mengkaji kelayakan lahan eks Kobatin tersebut.

Laporan : Faisal

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *