FAKTABERITA, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan keputusan untuk melanjutkan persidangan pembuktian atau lanjutan terkait sengketa perselisihan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat pada Selasa, 4 Februari 2025.
Tak berselang lama setelah MK memutuskan melanjutkan sengketa Pilkada Bangka Barat ke sidang pembuktian, ruang publik sontak dipenuhi pengiringan opini seolah gugatan Paslon Bersanding Agik diterima hakim MK.
Menanggapi hal ini, kuasa hukum Paslon Markus dan Yus Derahman (Maknyus) sebagai pihak terkait, Ronny Talapessy, mengajak semua masyarakat untuk bijak menanggapi informasi yang berkembang dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan di MK.
Menurut Ronny, ini juga merupakan bagian dari proses pendidikan politik dan hukum bagi masyarakat Bangka Barat.
“Proses hukum yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi adalah bagian integral dari penegakan keadilan yang harus kita jalani dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan rasa hormat terhadap supremasi hukum. Hukum bukanlah tempat untuk mencari kemenangan berdasarkan desakan opini, tetapi wadah menemukan kebenaran sesungguhnya, yang hanya dapat tercapai melalui pemeriksaan objektif dan berdasar pada fakta yang ada,” tegas Ronny Talapessy di Mahkamah Konsitusi, Selasa (4/2) kemarin.
Ronny Talapessy mengingatkan bahayanya penggiringan opini yang belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sementara proses hukum masih berjalan dan belum final.
“Saya mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak terjerat dalam arus informasi menyesatkan. Setiap tahapan dalam proses ini harus kita jalani dengan kepala dingin dan jiwa matang, menghargai setiap langkah hukum yang ada. Hukum harus dihadirkan sebagai landasan bagi keadilan, bukan alat untuk memperburuk situasi dengan klaim-klaim yang belum tentu benar,” kata pengacara yang pernah mendampingi Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Josua itu.
Ronny Talapessy juga menyampaikan pentingnya kepatuhan terhadap proses hukum.
“Mari kita bersama menjaga martabat dan integritas proses demokrasi kita, dengan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi mengganggu kedamaian dan stabilitas masyarakat. Keputusan final yang akan diambil Mahkamah Konstitusi nantinya akan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang kokoh, bukan pada kepentingan atau opini sesaat,” tukas Ronny Talapessy.
