Tingkatkan Daya Saing, DPR Minta Pemerintah Kebut Pembangunan Infrastuktur

JAKARTA, FABERTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai pembangunan infrastuktur di Indonesia terbilang lambat. Sehingga kondisi ini memengaruhi lemahnya daya saing bila dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah regional Asia Tenggara (ASEAN).

Wakil Ketua Komisi VI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Aria Bima mengatakan, pembangunan infrastruktur Tanah Air sangat tertinggal jauh. Kondisi ini sangat tidak membanggakan dan harus segera dibenahi.

“Di negara ASEAN lainnya pembangunan infrastruktur sudah selesai dan mereka tinggal masuk ke pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola sumber daya alam (SDM),” kata dia saat menghadiri sosialisasi hasil perundingan perdagangan internasional Indonesia-EFTA CEPA di Jakarta, Senin 24 Mei 2021.

Menurut dia, dengan lambatnya pembangunan infrastruktur dapat menghambat konektivitas antarwilayah. Hal ini dapat menyebabkan peluang bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak dapat dioptimalkan.

Untuk mengatisipasinya, kata Aria, pemerintah sangat akan terus melakukan kerja sama dengan negara-negara lain. Salah satunya melalui perundingan perdagangan internasional Indonesia-EFTA CEPA.

Perjanjian tersebut dinilai sangat menguntungkan karena dapat memberikan transfer teknologi, pendidikan dan juga peningkatan kompetensi tenaga kerja.

“Kita bukan bangsa kecil atau katak dalam tempurung tapi akan bersama-sama membangun dengan kemampuan dan semangat global untuk meningkatkan daya saing,” kata dia.

“Melalui perjanjian itu akan membuka keran ekspor dan impor karena secara tidak langsung produk-produk kita akan menembus pasar Eropa. Ini yang harus dihadapi realitanya perdagangan era global adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dibendung,” imbuhnya.