Oleh: Deddy Rusdian, S.Kom Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Mahasiswa Magister Administrasi Publik Institut Pahlawan Dua Belas.
FAKTA BERITA, OPINI – Pengawasan internal merupakan instrumen kunci dalam menjamin akuntabilitas, efektivitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dalam praktik birokrasi, pengawasan sering kali masih dilakukan secara tradisional dan administratif, berorientasi pada kepatuhan prosedural (compliance-based), bukan pada potensi risiko substantif yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Akibatnya, pengawasan sering gagal mendeteksi area rawan penyimpangan dan inefisiensi sejak dini. Oleh karena itu, penerapan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) menjadi sebuah keniscayaan dalam konteks reformasi pengawasan sektor publik.
Secara konseptual, pengawasan berbasis risiko merupakan pendekatan yang memprioritaskan objek, kegiatan, dan program berdasarkan tingkat risiko yang paling signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menegaskan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, pengawasan yang efektif seharusnya diarahkan pada area-area dengan risiko tinggi, bukan dibagi secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan. Pendekatan ini memungkinkan sumber daya pengawasan yang terbatas digunakan secara lebih strategis dan berdampak.
Dalam konteks pemerintahan daerah, pengawasan berbasis risiko memiliki arti yang sangat strategis. Keterbatasan jumlah auditor, luasnya objek pengawasan, serta meningkatnya kompleksitas program pembangunan menuntut Inspektorat untuk bekerja secara selektif dan fokus. Dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah yang menyusun program pengawasan secara rutinitas tahunan tanpa peta risiko yang jelas. Akibatnya, objek dengan risiko rendah sering diaudit berulang kali, sementara area dengan risiko tinggi justru luput dari perhatian. Kondisi ini tidak hanya mengurangi efektivitas pengawasan, tetapi juga melemahkan fungsi pencegahan terhadap penyimpangan dan korupsi.
International Organizations of Supreme Audit Institusions (INTOSAI) melalui International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) menekankan bahwa audit sektor publik harus berorientasi pada risiko utama yang berdampak terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Prinsip ini sejalan dengan mandat Inspektorat sebagai quality assurance dan consulting partner bagi kepala daerah. Tanpa pendekatan berbasis risiko, Inspektorat akan terjebak pada pemeriksaan administratif yang tidak menyentuh akar masalah tata kelola.
