Wujudkan Good Goverment, Bupati Mulkan Tetapkan Tiga OPD Jadi Zona Terintegrasi

  • Whatsapp

SUNGAILIAT, FABERTA – Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangka menjadi zona terintegrasi. Penetapan tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama di Rumah Dinas Bupati Bangka, Senin (28/6/2021).

Ketiga OPD dengan zona terintegrasi tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, serta RSUD Depati Bahrin Sungailiat.

Bacaan Lainnya

Bupati Bangka, Mulkan SH MH menyampaikan penetapan zona terintegrasi tersebut merupakan suatu bukti komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif efisien proposonal serta sesuai prinsip good goverment.

“Pembangunan zona integritas di Pemerintah Kabupaten Bangka kita lakukan secara bertahap. Tahun 2021 ini kita tetapkan tiga OPD terlebih dahulu dan kedepannya akan disusul OPD lainnya,” ujar Mulkan.

Disamping itu dirinya menyampaikan penerapan zona integrasi akan dipantau secara berkala oleh tim independen. Kemudian akan dilakukan pelaporan secara berkala kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Apabila Pemerintah Kabupaten Bangka berhasil menerapkan ini semua tentunya akan mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut memerlukan dukungan dari seluruh OPD dan lini sektor,” ujarnya.

Meski demikian ditegaskan Mulkan, untuk wilayah bebas korupsi ini tidak hanya diberlakukan kepada 3 instansi yang dimaksud. Namun untuk OPD yang lainnya juga harus memiliki komitmen yang sama demi membangun zona Integritas ini.

“Seperti kelurahan dan kecamatan yang melayani masyarakat secara langsung,” katanya.

Lewat pencanangan ini, bupati berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dijadikan daerah yang bebas dari korupsi lewat zona Integritas yang ditandatangani bersama sejumlah unsur terkait.

“Tapi semua itu harus didukung oleh SDM yang ada di OPD masing masing bagaimana mereka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat kita dan tidak ada istilah neko neko untuk menghambat masyarakat yang butuh pelayanan,” tutupnya. (Hairul)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *