Banmus DPRD Bangka Belitung Lakukan Studi Komparasi di BAPPEDA DKI Jakarta

FAKTA BERITA, Jakarta – Untuk memastikan kualitas layanan publik yang optimal dalam berbagai aspek pembangunan daerah, diperlukan beragam metode dan strategi, mulai dari perencanaan, ketersediaan anggaran hingga fungsi kontrol. Oleh karena itu, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan studi komparasi serta konsultasi mengenai peran DPRD ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DKI Jakarta pada Kamis (14/03/2024).

“Tujuannya adalah untuk belajar. Hal ini mengingat DKI Jakarta, sebuah provinsi yang jauh lebih matang daripada kita,” ungkap Ketua Banmus DPRD Heryawandi, SE.

Hal ini terlihat dari kesenjangan kapasitas fiskal antara Jakarta dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut data yang diperoleh dari BAPPEDA DKI, kapasitas fiskal Jakarta, yang akan segera meninggalkan statusnya sebagai ibu kota, sekitar 81,58 triliun, dibagi menjadi beberapa mandatori, meningkat 2,56 persen dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Ketua Banmus DPRD menjelaskan bahwa ada beberapa instrumen terkait layanan aspirasi publik yang layak dipelajari dari Jakarta. Salah satunya adalah mekanisme pengumpulan aspirasi yang mengombinasikan sistem manual dengan sistem berbasis elektronik yang lebih aplikatif.

“Implementasi reses dan musyawarah pembangunan di sini, selain melalui proposal langsung, juga telah dilakukan menggunakan aplikasi e-reses dan e-musrenbang mulai dari tingkat RW,” ujarnya.

Sementara itu, Belliadi, S.IP, yang juga Wakil Ketua Banmus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setuju bahwa sistem yang dikembangkan oleh Jakarta lebih maju dan layak diadopsi.

“Kami melihat bahwa sistem di sini sangat bagus, mulai dari tingkat RW hingga tingkat provinsi. Jakarta mengakomodasi dari bawah ke atas. Tentu saja, kami ingin mengadopsinya, tetapi tantangannya di Bangka Belitung adalah ketersediaan anggaran yang lebih kecil,” pungkasnya.